Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam 

Juridical Review To The Misyar Marriage

According Islamic Law

Koko Setyo Hutomo, Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.,

Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121

Email : DPU@unej.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau dekati wanita tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, laki-laki bukan tidak mau memperisteri wanita itu tetapi karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu lakilaki enggan untuk dekati wanita yang kaya. 

Kata Kunci : Perkawinan Misyar, Hukum Islam

Abstract

One form of marriage that is becoming known in the community and is a term misyar marriage. Misyar marriage is a form of marriage in which the woman did not claim that the marriage is duly earned a living was born. The woman has revoked the right of men and women who want to marry are simply demanding a living mind alone. Misyar marriage is usually applies to women in high places or affluent is a lot but still not married because no man wants to approach the woman. Based on the observation of the writer, not men do not want memperisteri her but because she was more affluent than the man. Thus, on the basis of factors that men are reluctant to approach a rich woman. Cleric Yusuf Qaradawi has enabled misyar marriage through his fatwa

and ijtihad used to allow misyar marriage. Keywords : Misyar Marriage, Islamic Law

Pendahuluan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai mahluk pribadi juga sebagai mahluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan.

Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaanya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau dekati wanita tersebut. Ulama Yusuf Qardhawi telah membolehkan kawin misyar melalui fatwanya serta ijtihad yang digunakan dalam memperbolehkan perkawinan misyar.

Menurut hemat penulis, laki-laki bukan tidak mau memperisteri wanita itu tetapi karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk dekati wanita yang kaya. Sementara itu, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim nyebutkan bahwa :  Nikah misyar adalah shighat mubalaghah (deskripsi hiperbolis) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap ditempat isterinya, akan tetapi ia selalu berpindah-pindah sering bepergian) dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu. Nikah

misyar termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Difinisi nikah misyar adalah “akad perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang di lakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun rukunnya .hanya saja di dalam nya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan istri-istri yang lain, dan sejenisnya” Faktor terpenting yang mendorong kemunculan dan penyebaran fenomena perkawinan seperti ini di beberapa negara adalah adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin dan telah cukup namun belum kawin juga (perawan tua) atau mereka menikah namun kemudian menjanda muda entah karena di tinggal mati suaminya atau di cerai di tambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki ini dari pihak perempuan.

Dalam kaitannya dengan kawin misyar bahwa pada hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggung jawab laki-laki kepada perempuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Al-Quran yang menyatakan bahwasanya suami harus memikul tanggung jawab terhadap isterinya. Maka, dalam perkawinan ini dibolehkan dengan melihat kepada kesan atau dampak negatif dan positif dari perkawinan tersebut supaya dapat diterima keduanya secara adil dan saksama. Atas beberapa hal uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan

Misyar Menurut Hukum Islam 

Permasalahan yang diangkat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Bagaimanakah status hukum perkawinan misyar menurut hukum Islam ? (2) Bagaimanakah keabsahan anak dari perkawinan misyar ? dan  Bagaimana pembagian waris dari perkawinan misyar  ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

Pembahasan

Status Hukum Perkawinan Misyar Menurut Hukum

Islam

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur

Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.

Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatian ketentuan-ketentuan agama  perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Peran serta pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan; “Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundangundangan yang berlaku”  Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja seperti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan biologis, dan sebagainya. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita tersebut karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk mempersunting wanita yang kaya. Ulama Yusuf Qardhawi telah memperbolehkan kawin misyar melalui fatwanya serta ijtihad yang digunakan dalam memperbolehkan perkawinan misyar.

Perkawinan misyar seperti yang telah diuraikan tersebut, menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul perkawinan ini telah ada pada orang-orang dahulu.Yusuf Qardhawi mengartikan kawin misyar yaitu : pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahinya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kawin misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan lakilaki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan serta perkembangan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.

Dengan demikian kawin misyar tidak diharamkan, karena tujuannya untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya. Perkawinan misyar ini tidak haram menurut hukum Islam karena jika isteri sudah menghalalkan untuk tidak diberikan nafkahnya tidaklah batal perkawinan itu berdasarkan persetujuan antara kedua pihak. Namun, pada hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggungjawab laki-laki kepada perempuan sebagaimana al-Quran menyatakan suami harus memikul tanggungjawab terhadap isterinya. Maka, dalam perkawinan ini dibolehkan dengan melihat kepada kesan atau dampak negatif dan positif dari perkawinan tersebut supaya dapat diterima keduanya secara adil dan saksama.

Alasan dari ulama Yusuf Qardhawi tersebut memperbolehkannya perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu :

a)         Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan sebagai perawan tua.

b)         Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.

c)         Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.

d)         Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah

e)         Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap

Dengan adanya uraian tersebut di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi dari suaminya. Dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kawin misyar. Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa kawin misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan wanita dalam perkawinan misyar bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib jika ia bertujuan positif.

Menurut hemat penulis, keadaan wanita dalam kawin misyar bukan merupakan hambatan perkawinan ataupun suatu  kondisi yang dikatakan tidak mampu untuk menikah, tetapi karena keengganan mereka untuk menikah. Padahal dalam ajaran Islam, mereka termasuk orang yang mampu untuk menikah dan melaksanakan perkawinan hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari perbuatan zina, sekaligus memuliakan mereka.

Hal itu sesuai dengan fiqih yang disebutkan oleh ulama Adib Bisri yang menyatakan dalam fiqih dengan terjemahan sebagai berikut : “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”. Lebih lanjut dalam hadist Nabi ditegaskan Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kamu : “Wahai para pemuda ! barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap  yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu membujang merupakan  pelanggaran atas naluri dasar manusia, dan hal ini yang menyebabkan Islam tidak memperkenankan membujang sebagai jalan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat AlHadid ayat 27 yang terjemahannya menyebutkan :

“Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul

Kami dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik”

Dalam sebuah hadits lebih ditegaskan : Dari Annas bin Malik r.a bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda : “Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa dan mengawini perempuan. Maka barang siap yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku" (HR Sepakat ahli hadits). Kawin misyar merupakan perkawinan yang didalamnya terdapat pengurangan hak dari pihak istri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya  diantaranya adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu isteri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam’ah. Ia adalah isteri pertama yang dinikahi Rasulullah SAW, setelah Khodijah r.a.

Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi SAW tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau nabi SAW menceraikannya, predikatnya sebagai ummul mukminin akan hilang. Ia juga takut, kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi isteri) Rasulullah SAW, diberikannya hak tersebut kepada isteri rasulullah yang lain yaitu Aisyah r.a dengan adanya keringanan ini. Rasulullah SAW sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah r.a pada tempat yang mulia. Dalam perkawinan ini, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Walaupun demikian dalam kawin misyar laki-laki masih tetap harus membayar mahar (mas kawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri. Jadi, dalam kawin misyar, sudah terpenuhi kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan.

Yusuf Qardhawi memberikan gambaran lain tentang perkawinan yang terkadang ditemukan sah menurut syara, tetapi tidak diterima oleh masyarakat. Misalkan, seorang perempuan kawin dengan supirnya atau pembantunya, menurut pandangan masyarakat, perkawinan ini adalah tidak etis dan kurang layak untuk dilakukan.  Mereka tidak menerima kejadian semacam ini karena menurutnya hal semacam ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas dan harga diri wanita tersebut, sedangkan menurut syara’, nikah semacam ini hukumnya tetap sah dan tidak ada larangan. 

Dari uraian pendapat Yusuf Qardhawi diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 unsur penting yang menurut  penulis telaah, yakni tentang hukum nikah misyar dan seputar kewajiban memberikan nafkah yang meliputi boleh tidaknya seorang istri melepaskan  sebagian hak perkawinannya serta berpengaruhnya pada sah atau tidaknya akad (ikatan) perkawinan.  Pertama, mengenai hukum nikah misyar. Sebagaimana diketahui bahwa para ulama mazhab sepakat pernikahan baru dapat dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Ketentuan di atas bila dikaitkan  dengan praktek kawin misyar yang secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan nikah biasa yaitu segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar, dapat dikatakan bahwa kawin  misyar sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini hukum perkawinan mengenai sah tidaknya akad suatu perkawinan. Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa para ahli fiqih tidak memiliki alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (kawin misyar) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Menurut penulis, karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah merupakan hakekat  timbulnya hukum pernikahan sendiri, dengan tidak terpenuhi syarat maupun rukun nikah maka tidak ada pula hukum pernikahan itu. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan ini juga akan menimbulkan akibat syara' yang berupa penetapan halal atau kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Bila kita lihat hukum perkawinan di Indonesia tentang sahnya perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Maksud dari perkawinan yang sah disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat tentang Perkawinan. Selain dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya, perkawinan harus dicatatkan. Ketentuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bukti otentik dalam hukum perkawinan. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut mengindikasikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1)         Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam

2)         Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau  wujuduhu ka’adamihi, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Ketentuan sahnya perkawinan menurut peraturan perundangan di Indonesia tersebut di atas, bila dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang kawin misyar, dapat dikatakan  bahwa pendapatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 tentang sahnya perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), terlihat kesesuaiannya dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan "pernikahan ini sebagaimana yang disebut oleh banyak orang, tetapi yang penting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat ikatan pernikahan". Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) juga terlihat kesesuaiannya yang mensyaratkan pernikahan ini tidak dilakukan secara sembunyi dan rahasia, melainkan dilakukan pencatatan secara resmi di institusi yang kompeten menanganinya. Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik pelaksanaan perkawinan misyar sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi, menurut hukum fiqh dan ketentuan perundangan di  Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun  tentang Perkawinan 1974) adalah terdapat kesesuaian.

Dengan kata lain, kawin misyar dapat dikatakan sah menurut ketentuan fiqh maupun hukum perkawinan di Indonesia. unsur terpenting dalam nikah misyar ini adalah adanya keringanan kewajiban pemberian nafkah bagi suami terhadap istri. Selanjutnya muncul pertanyaan : apakah seorang istri boleh melepaskan sebagian hak perkawinannya ? Apakah ini berpengaruh kepada sah atau tidaknya akad (ikatan) perkawinan ? Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah menjamin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, menurunkan keturunan,  memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami isteri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin dan memperoleh hak seperti mendapatkan nafkah.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban suami isteri. Karena hak-hak perkawinan merupakan arti penting bagi kedudukan perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak mereka sendiri. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.

Mengenai pemberian nafkah dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 4 sebagai berikut : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Demikianlah ketentuan dalam al-Qur'an di atas menunjukkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri. Sebagaimana dikutip Shalahuddin Sulthan bahwa Ibnu Qudamah berkata : Para ahli  Ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Maksudnya adalah pemberian nafkah kepada isteri terikat dengan  kondisi dari kedua adalah orang-orang yang sempit (kurang berada), maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah layaknya orang yang sempit. Apabila keduanya termasuk orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib kepada suami memberikan nafkah layaknya orang yang menengah. Begitu juga, jika salah satunya merupakan orang yang lapang, dan yang lain adalah orang sempit.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar dan watha’, bukan karena sudah terjadi akad nikah saja. Selanjutnya yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, pertama ikatan perkawinan, kedua hubungan kerabat dan ketiga sebagai hak milik. Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk : Makanan / minuman dan yang sehubungan dengannya,  Pakaian yang layak dan memadai, Tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa, Perabot dan perlengkapan rumah tangga

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kewajiban memberi nafkah ini yaitu : Yang dimaksud dengan belanja atau nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan terhadap isteri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obatobatan walaupun ia orang kaya. Dalam hadits Nabi SAW juga ditegaskan : “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita, kamu berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita)” (HR Muslim).

Selain hak yang sama dimiliki oleh lelaki dan perempuan, ada hak yang khusus dimiliki kaum perempuan, hal ini merupakan kutipan dari deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia yang disusun berdasarkan alQur’an dan hadits oleh dewan Islam pada tahun 1981, sebagaimana dikutip dari bukunya Lily Zakiah Munir yang menyebutkan bahwa setiap wanita bila telah menikah berhak atas :

a)         Berdiam di rumah tempat suaminya tinggal ; Agama menganjurkan untuk menyediakan rumah yang tersendiri buat istri hingga ia merasa leluasa, anjuran ini diperuntukkan bagi suami yang mempunyai kemampuan atas itu, begitu juga mengubah pembantu dan menyediakan tempat untuknya.

b)         Menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan yang tidak lebih rendah dari pasangannya, dan apabila terjadi perceraian, selama masa tunggu (iddah), menerima harta untuk menjaga diri yang sepadan dengan penghasilan suami, untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak yang ia asuh dan jaga. Terlepas dari status keuangan yang telah ia miliki, penghasilan, atau pemilikan yang menjadi haknya.

c)         Berusaha dan memperoleh pemutusan perkawinan (khul’) sesuai dengan syarat-syarat hukum. Disamping  itu, ada hak untuk mengusahakan perceraian melalui pengadilan

d)         Memperoleh warisan dari suami,  orang tua, anak-anak dan keluarga lainnya sesuai dengan hukum

Uraian di atas mengindikasikan bahwa betapa urgensinya kewajiban suami terhadap nafkah istrinya. Kemudian bila dikaitkan dengan kawin misyar dimana terdapat keringanan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, atau dengan kata lain kerelaan istri melepaskan sebagian haknya dari suami, apakah hal tersebut dibolehkan menurut hukum Islam. Dalam ayat al-Qur'an di atas memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dengan arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya.

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai tolok ukur pemberian nafkah terhadap istri. Hambali dan Maliki mengatakan apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara kedua hal itu. Sedang Syafi'i dan Imamiyah mengatakan nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Sedangkan dalam kawin misyar, dimana suami diberi keringanan dalam memberikan nafkah pada istri, dan hal itu tidak melihat keadaan suami apakah dia kaya atau miskin. Oleh karena  itu, kawin misyar merupakan fenomena baru dalam hukum perkawinan, baik modelnya maupun substansinya, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dalam kalangan ulama saat ini.

Seperti yang diungkap oleh Muhammad Shahrur, mengatakan bahwa “syarat-syarat sahnya perkawinan misyar adalah bukan seperti syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya, karena tujuannya bukanlah menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni hubungan seksual dan ia termasuk kategori perkawinan resmi meskipun pada saat yang sama ia tidak haram.Jadi, hal itu adalah salah satu kondisi atau kasus kontemporer dan penulis menyebutnya dengan nama “aqd ihsan” (perjanjian atau perjanjian hubungan seks).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa  sesuai dengan fiqih yang berlaku, terdapat perjanjian yang dinamakan perjanjian (aqad nikah), didalamnya disebutkan tentang maskawin kontan dan maskawin hutang, yang bisa menjadikan hubungan seksual dari haram menjadi halal, dan tidak berbeda dengan perjanjian jual beli mobil yang  berisi harga, cara pembayaran dan syarat-syarat hukum. Maka, apakah boleh bagi seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, setelah itu dia menyingahinya barang sebentar dalam satu minggu atau dalam satu bulan atau dua bulan, kemudian meninggalkannya dan pergi ke tempat yang lain atau dia hanya sekedar menggunakan perempuan itu, untuk tujuan tidak mendapatkan keturunan sehingga tidak ada tanggung jawab.

Sebenarnya dalam hal ini telah terjadi penyimpangan dari maksud-maksud  Allah SWT dalam mensyariatkan perkawinan. Nashir Farid Washil menyatakan bahwa perkawinan misyar terjadi karena realita dan kondisi pada sebagian kelompok masyarakat dan perkawinan ini mencukupi rukun akad yang disyariatkan, seperti ijab, qabul saksi dan wali.[7]) Perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, hanya saja dalam perkawinan ini, laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut  hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.

Menurutnya perkawinan ini tidak ada dasar-dasarnya dalam ilmu fiqh, hanya saja diambil dari realita kehidupan yang materialistis sekarang ini, dikarenakan sering berjalan dan berpindah, sehingga mulailah para ahli syariat dalam negara tertentu memikirkannya, apakah seorang perempuan lebih baik hidup selamanya tanpa suami atau ia terpaksa mengalah dari sebagian hak-haknya untuk bisa kawin, barangkali orang tua dan walinya berpendapat lebih baik kawin, maka disetujuilah persyaratan itu, jadi dalam fiqh perkawinan misyar ini tidak ada asal usulnya, akan tetapi menurut syariat perkawinan itu sah.

Uraian pendapat di atas dapat  diketahui bahwa mereka menentang perkawinan misyar. Mereka mengkhawatirkan kawin model ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sesuai dengan ketetapan-Nya, kaum laki-laki mempunyai hak untuk mengawasi wanita dan bertanggung jawab atas diri wanita beserta seluruh anggota keluarga. Dalam pelaksanaan kawin model ini, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban tempat tinggal.

Memang dalam hal ini Allah menegaskan :

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (QS. At-Talaq : 6) Dan juga menurut mereka perkawinan model ini dikhawatirkan sebagai lahan pemerasan dan pemerkosaan laki-laki terhadap hak-hak wanita. Ketika seorang laki-laki merasa bahwa wanita yang akan dikawininya sangat membutuhkannya, sedangkan suami tersebut akan selalu menekan dan meminta wanita tersebut untuk menyerahkan semua harta kepadanya. Apabila dihalalkannya kawin ini hanya sebagai  solusi bagi orang-orang kaya yang terlambat melaksanakan kawin, bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak mampu melangsungkan pernikahan. Seperti firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya. Sehingga Allah memampukan mereka dengan  karunia-Nya.” (QS. An-Nur : 33)

Dari paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan memang dalam kawin misyar tidak terdapat unsur pertanggungjawaban dari pihak suami, disamping itu juga dilihat dari keadilan (pembagian yang adil). Karena perkawinan misyar merupakan perkawinan dalam perjalanan (lawatan). Kondisi berpindah-pindah dari satu daerah  ke daerah lainnya, seperti dalam perkawinan ini, bisanya menyulitkan suami untuk memenuhi tuntunan keadilan dalam membagi waktu antara isteri-isterinya. Hal ini akan menyeret suami kepada pelanggaran syariat. Perkawinan misyar yang dilakukan oleh suami beristri lebih dari satu dibolehkan dengan syarat yang sama dengan poligami yaitu keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan mazhab Maliki, “jika suami mengawini beberapa orang perempuan yang berbeda dan berjauhan daerahnya, maka suami harus memberikan masa berdiam kepada setiap isteri tersebut satu minggu atau satu bulan, selama itu tidak menimbulkan kerusakan dan penyakit bagi istri-istrinya".

Namun disini penulis tegaskan bahwa kawin misyar dan poligami memang dituntut adanya keadilan, tetapi dalam kawin misyar "keadilan" ini hanya pada pembagian sang suami untuk singgah di rumah istri-istrinya (nafkah lahir), sedangkan dalam hal nafkah terdapat keringanan, dan hal ini merupakan perbedaan yang mendasar dengan poligami. Berdasarkan paparan singkat tentang perkawinan misyar tersebut bahwa pernikahan misyar dari segi hukum Islam mengenai sahnya suatu pernikahan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Adapun mengenai kerelaan istri untuk melepas haknya dalam hal nafkah sebagai syarat utama kebolehan nikah misyar,

Dalam perkawinan misyar, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Walaupun demikian dalam kawin misyar lakilaki masih tetap harus membayar mahar (mas kawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri. Jadi, dalam kawin misyar, sudah terpenuhi kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan.

Keabsahan Anak Dari Perkawinan Misyar

Untuk mengetahui keabsahan anak hasil perkawinan misyar tentunya harus diketahui perkawinan misyar yang dilakukan tersebut dilakukan secara sah dalam arti sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan nasional (UndangUndang No.1 Tahun 1974). Untuk dapat menjadi anak sah dibutuhkan pengakuan anak luar kawin tersebut. Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa antara anak luar kawin dan ayah (biologisnya) maupun ibunya pada azasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah atau ibunya pada azasnya anak itu bukan anak siapa-siapa ; ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Prinsip seperti itu akan membawa konsekwensi yang luas sekali dalam hukum.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua : pertama, anak sah dan kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang No.1 Tahun 1974 : adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ; dan (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini memimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkwinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah”ini akan memimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan. Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain :

a)         Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b)         Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan kelaurga ibunya. Dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab ; hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannnya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu.

Undang Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian anak luar kawin tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin akan tetapi apabila dilihat dari isi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan maka dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Status sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah.

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

1)         Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2)         Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Hak anak selama masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama antara anak sah dan anak luar kawin. Namun hak keperdataan antara keduanya berbeda. Orang tua wajib memberikan hak anak secara total. Hak-hak itu bisa berupa penjagaan dan pemeliharaan. hak kekerabatan, nama baik, hak penyusuan, pengasuhan, warisan, bahkan sampai pendidikan dan pengajaran. Hanya saja, hak-hak yang bisa dimiliki anak luar kawin jelas berbeda dengan hak anak yang statusnya sebagai anak sah, sehingga anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar kawin tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibanya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dengan adanya anak luar kawin, maka konsekuensi antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anakanaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud di atas adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya : (1) pengakuan oleh sang ayah biologis; atau (2) pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan bahwa keabsahan anak dari perkawinan misyar adalah sah apabila perkawinan misyar yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan dicatatkan sebagaimana                     amanat            undang-undang                      perkawinan.

Keabsahan anak hasil perkawinan tersebut ditandai dengan dimilikinya akta kelahiran bagi anak tersebut. Sedangkan seorang anak dari hasil perkawinan misyar menjadi tidak sah manakala perkawinan misyar tersebut dilakukan secara di bawah tangan atau dilakukan secara tidak sah sebagaimana halnya perkawinan siri sehingga menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan.

Pembagian Waris Dari Perkawinan Misyar

Perkawinan misyar merupakan fenomena baru dalam perkawinan, sehingga diperlukan ijtihad yang baru pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa menurut Yusuf Qardhawi kawin misyar dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami. Adapun yang menjadi landasan Yusuf Qardhawi yaitu surat an-Nisa ayat 128 yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Yusuf Qardhawi yang membolehkan kawin misyar sebagaimana dengan latar belakang munculnya perkawinan tersebut, merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan perzinaan dan memuliakan wanita di tengah kehidupan masyarakat Yusuf Qardhawi juga menggunakan metode mashalih mursalah, dimana ia membolehkan kawin misyar (keringanan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri), karena tujuannya untuk menghindarkan dari perzinaan dan mensucikan wanita. Bila memperhatikan hikmah dan tujuan ditetapkannya perundang-undangan hukum syara' (maqasyid al-Tasyri'), bahwa pada dasarnya maksud dan disyariatkan hukum syara' tidak lain kecuali untuk merealisir kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan menolak segala bentuk kemafsadatan atau kemadharatan yang membahayakan kehidupan manusia itu sendiri serta mewujudkan keadilan sosial di antara umat manusia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut menganai kedudukan waris anak hasil perkawinan misyar sehingga penulis mengkategorikan waris tersebut seperti halnya dalam perkawinan Islam pada umumnya.

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris dalam hukum Islam ada 3 (tiga) golongan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1)         Ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an atau disebut dengan dzul faraa’idh

2)         Ahli waris yang ditarik dari garis ayah atau disebut dengan istilah ashabah.

3)         Ahli waris yang ditarik dari garis ibu atau disebut dengan istilah dzul arhaam.

Dalam sistem hukum waris Islam menurut AlQur’an yang merupakan sistem hukum bilateral, disamping dikenal adanya ahli waris dzul faraa’idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan dalam Al-Qur’an juga terdapat ahli waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Kedua macem ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkosongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris dzul faraa’idh.

Disamping itu dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur’an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan, terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu :

1)         Keutamaan Pertama, yaitu : Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia ; Ayah, Ibu, dan Duda atau Janda bila tidak ada anak

2)         Keutamaan Kedua, yaitu : Saudara, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan saudara ; Ayah, Ibu, dan Janda atau Duda bila tidak ada saudara

3)         Keutamaan Ketiga, yaitu : Ibu dan ayah bila ada keluarga, ibu, ayah, bisa salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara ; Janda atau duda.

4)         Keutamaan Keempat, yaitu : Janda atau Duda ; Ahli Waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Sama halnya dengan anak dalam hukum perkawinan Islam bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak lakilaki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut : Pembagian harta waris dalam islam telah ditetukan dalam Al Qur’an surat An nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah  (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi beberapa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua sebagai kewajiban, dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anak. Anak memperoleh hak untuk pemeliharaan dalam kehidupan yang layak, jaminan kesehatan, sandang pangan, papan, pendidikan yang memadai dari orang tua baik berlaku dalam masa perkawinan atau sesudah perkawinan itu terputus atau dibatalkan oleh hukum. sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensyari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan kaluarga yang sakinah. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayahnya. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.  Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yangsah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.  Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua 15 putus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan ornag tuanya selama merka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Hikmah kewarisan dalam hukum Islam adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Proses kewarisan itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan muslim antara lain : Sebagai sarana pencegahan kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir saat pembagian warisan, khususnya di antara kerabat (Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui lembaga wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu bapak dan di luar kerabat juga kepada isteri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. AlBaqarah (2) ayat 180 dan 240). Di samping itu masih ada hal lain, pewaris yang disalurkan melalui baitul-mal (HR. Ahmad dan Abu Daud). Selain itu hukum waris adalah sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. An-Nisa’ (4) ayat 37). Setiap muslim diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin.

Kesimpulan dan Saran

Perkawinan misyar yang juga dikenali sebagai perkawinan musafir. Perkawinan ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan serta perkembangan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal. Perkawinan misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum awam yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan wanita dalam perkawinan misyar bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib jika ia bertujuan positif.

Perkawinan misyar dilakukan di bawah tangan atau sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan dalam hukum Islam namun tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan demikian pula dengan anak yang dilahirkan adalah tidak sah secara hukum walaupun sah perkawinannya menurut agama Islam. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari keabsahan perkawinan misyar berikut keabsahan anak dari perkawinan misyar, tentunya anak dari hasil perkawinan misyar berhak memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak kandung dari hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut. Sama halnya dengan anak dalam hukum perkawinan Islam bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

Hendaknya perkawinan misyar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hukum perkawinan namun dengan tujuan yang baik dan positif, karena dasar hukumnya adalah ijtihad ulama. Sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa sumber hukum adalah Al-Qur'an, al-Hadist, ijma,  qiyas. Keempat sumber hukum tersebut diberlakukan secara berurutan dari  yang pertama sampai yang terakhir. Memang telah dijanjikan oleh Allah bahwa semua bentuk perbuatan manusia telah diatur dalam al-Qur’an yang didukung oleh hadits sebagai bayannya. Namun tidak semua masalah tersebut  padat termuat dalam setiap kejadian-kejadian saat sekarang ini yang memang permasalahannya menjadi sangat komplek dan membutuhkan ijtihad yang  tidak bisa dilakukan oleh setiap orang untuk menentukan justifikasi terhadap suatu hukum.

Perkawinan misyar merupakan fenomena baru dalam perkawinan, sehingga diperlukan ijtihad yang baru pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa menurut Yusuf Qardhawi kawin misyar dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami. Dengan demikian, masih perlu ada perbaikan terhadap ijtihad tersebut sehingga perkawinan misyar tidak disalahgunakan untuk tujuan  negatif dalalam kehidupan bermasyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis I.M.S. mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H. dan Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing dan pemibimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil tidak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan dukungan.

Bahan Bacaan 

Landasan Syari’ah :

Al-Qu’an dan Al-Hadist Buku Bacaan :

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Masalahmasalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni,

Bandung

Abdullah Siddik, 1997, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Tinta Mas Indonesia

Ahmad Rafiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Kamil, 2008, Kedudukan Anak Didalam Hukum

Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-

Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta

C.S.T.Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat

(Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia, Surabaya, Laksbang Yustita

Hilman Hadikusuma, 1995, Hukum Perkawinan Adat, Jakarta, Harvarindo

Idris Ramulyo, 1997, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan

Kamal Muchtar, 1998, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung

Lily Zakiyah Munir, 1999, Memposisikan Kodrat

(Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif

Islam), Bandung : Mizan

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986, Hukum Islam II, Fakultas Hukum, Surakarta

Muhammad Fuad Syakir, 2002, Perkawinan Terlarang,  Jakarta : Cendekia Sentra Muslim

Muhammad Shahrur, 2004,    Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Yogyakarta : Eksaqpress

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2009, Kitab Shahih Fiqih Sunnah,  Pustaka Azzam, Jakarta

Sumijati, 1990, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Sumber Ilmu

Sumakmur, 1996,  Hukum Waris di Indonesia, Pustaka Harapan, Surabaya

Unoh Daly, 1988, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study

Perbandingan dalam Kalangan  Ahlussunah di

Negara Islam, Jakarta : Bulan Bintang

Wirjono Prodjodikoro. 1983. Hukum Waris Indonesia. Bandung : Sumur

Yusuf al Qardhawi, 1994, Al-Fatwa al-Muassirah,  Terj.

Muhammad Ihsan,      Masalah-masalah Islam

Kontemporer, Jakarta : Najah Press

-------------------------, 2005, Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa

Hukmuhu, Kairo : terj. Adi Irfan Jauhari, Nikah

Misyar (Nikah Lawatan), Fenomena Baru dalam

Sejarah Perjodohan Manusia, Bekasi : Noen

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebar

Luasan Kompilasi Hukum Islam